ELITE CAPTURE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA

ELITE  CAPTURE DALAM PEMILIHAN UMUM

KEPALA DAERAH DI INDONESIA

            Elite Politik merupakan salah satu aktor penting dalam pemilihan umum kepala daerah, calon kepala daerah menjadi kepanjangan tangan dari elite  Politik. Namun, jika keberadaan elite  politik ini tidak mendapatkan perhatian ekstra justru akan berdampak negatif  bagi masyarakat. Elite  politik dalam konsep Elite  Capture adalah sekelompok orang yang memiliki kapasitas atau tujuan tertentu dengan menggunakan politik atau kekuasaan sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Pengertian ini serupa diungkapkan oleh Bottomore, istilah elite secara umum digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok fungsional dan pemangku jabatan yang memiliki status tinggi dalam suatu masyarakat untuk mencapai kepentingan^[1].

Meningkatkan perhatian pada elite politik didaerah menjadi urgensi tersendiri. Perhatian dapat dilakukan dengan melakukan tindakan untuk menghentikan eksistensinya Berpartisipasi dalam pemilukada adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada akan menentukan sejauh mana calon tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat didaerah tersebut termasuk isu atau berita adanya campur tangan elite politik dalam pencalonan kepala daerah, kondisi politik daerah tersebut dikendalikan oleh elite  politik atau bersifat independen^[2].

Apakah isu tentang adanya calon kepala daerah yang didukung oleh elite  penguasa didaerah tersebut dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada? Jawaban tersebut dapat dilihat dari dinamika masyarakat daerah tersebut dalam merespon, apakah cukup mempergaruhi atau bahkan sama sekali tidak berdampak signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilukada.

Contoh elite capture dalam Pemilihan umum kepala daerah ini terjadi pada pemilihan umum Bupati Kediri tahun 2016 lalu, dimana kehidupan politik didaerah ini terkenal dengan adanya dinasti politik selama 15 tahun yang melibatkan satu keluarga dalam beberapa jabatan penting di pemerintahan dan didukung oleh elite politik daerah tersebut yaitu para pengusaha hitam di Kediri.[3] Direktur Eksekutif Aliansi Peduli Lingkungan sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kediri, Taufiq Dwi Kusuma pada 2016 lalu mengatakan, angka partisipasi pemilih sebanyak 627.175 atau 51.6% dengan angka golput sebanyak 48,4%. Hal ini dikarenakan masyarakat Kediri mengalami  kejenuhan dan ketidak yakinan dengan Calon Bupati yang mendapatkan dukungan dari pengusaha hitam yang merupakan calon incumbent dari dinasti politik Kediri.

Jika dikaitkan dengan kasus pemilukada bupati Kediri tahun 2016 lalu, Calon Bupati yang dikenal oleh masyarakat sebagai calon Incumbent dari dinasti politik Kediri dan dukungan dari pengusaha hitam Kediri membawa dampak yang cukup signifikan dalam tingkat partisipasi masyarakatnya. Dalam hal ini masyarakat cenderung merespon isu dan kemudian menghubungkannya dengan fakta dilapangan sebagai suatu keputusan yang menjadikan dasar tindakan yang mereka lakukan yakni memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan bupati Kediri pada tahun 2015 lalu.

Dalam teori elite capture peran dari elite politik didaerah  ini sangat mendominasi, konsep ini biasa disebut sebagai shadow state atau pemerintahan bayangan. Ketika elite  politik sudah masuk dan sudah berperan dalam kehidupan politik suatu daerah maka yang terjadi bukanlah pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melainkan pemerintahan yang selalu memberikan keuntungan dan ruang bagi para elite  politik untuk mempertahankan eksistensi mereka. Serupa dengan konsep Elite Politik konservatif, Elite  berusaha mempertahankan kekusaannya denga berorientasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Untuk mempertahankan kepentingan pribadi mereka cenderung mempertahankan keadaan politik yang sedang mereka kuasai.

Elite  politik yang memang banyak diisi oleh para pengusaha untuk kegiatan bisnis,  mereka tak akan tanggung-tanggung mengeluarkan uang banyak untuk mendukung calonnya tersebut menang. Karena dia akan mendapatkan keuntungan dari uang yang sudah dia keluarkan dengan melakukan berbagai manifestasi kemudahan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Pemerintahan yang dikendalikan oleh elite politik ini akan terus eksis apabila tidak mendapat perhatian ekstra dari masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi dalam mengawal kondisi politik didaerah mereka. Terkait hal ini Adanya fenomena elite politik didalam dunia perpolitikan daerah tersebut cukup berpengaruh dalam proses pemilihan umum kepala daerah, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap calon kepala daerahnya karena eksistensi calon tersebut dikaitkan dengan elite  politik dibelakangnya yang tentu akan meminta bagian atau keuntungan atas kemenangannya.

Banyak reaksi yang muncul dari masyarakat yang biasanya berupa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada yang rendah, ini merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan masyarakat jika calon kepala daerahnya tidak dikehendaki. seperti kasus pemilukada di Kediri tahun 2016 lalu ini, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah tersebut merupakan wujud tindakan yang dilakukan oleh masyarakat karena mereka tau bahwa keadaan politik didaerah mereka dikuasai oleh elite  politik dibelakangnya, namun mereka tidak bisa bertindak terlalu jauh, dan hanya melakukan suatu tindakan yang dianggap mereka benar.

Pandangan berbeda justru berasal dari Roberto Michells (1876-1936) dan Jose Ortega Y. Gesset percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas untuk diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh^[4]. Munculnya elite politik ini menjadi problematika tersendiri terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya isu penguasaan elite  akan cenderung direspon oleh masyarakat jika penguasaan elite  tersebut dalam politik membawa dampak buruk dalam kesejahteraan masyarakat namun apabila keberadaan elite  tersebut dalam kehidupan politik daerah tidak terlalu membawa dampak buruk yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut mungkin tidak akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada partisipasi politik masyarakat daerah dalam pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

Ismarini, Ani. 2014.  “Kedudukan Elite  Pribumi  Dalam Pemerintahan DiJawa Barat (1925

     1942)“ Jurnal Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya  Unpad. Vol. 06 No. 2, 2014.

Subekti,Tia. Skripsi “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum: StudiTurn Of

     Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013“.

     Malang:Universitas Brawijaya,2014

Husen, M. Rahmi “Konflik Elite  Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil

     Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007” jurnal Holistik, Tahun IX No.18 hlm,8,

     2016

Eriyanto. 2012.  “Dinasti politik dalam pilkada: menguntungkan atau merugikan kandidat?

     (kasus pilkada kabupaten Kediri) “ Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIPOL UI

http://www.suararevolusi.com/2015/10/sosok-kepala-daerah-harapan-masyarakat.html

     diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 19.22 WIB ditulis oleh Yudistira Pratama dalam suara

     revolusi.com

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151210_indonesia_pilkada diakses

     pada 5 Oktober 2017 pukul 20.45 WIB dalam Dibalik partisipasi Pilkada 2015 'yang

     menurun' 11 Desember 2015

Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Kediri Rendah

     http://www.radarindonesianews.com/2015/12/tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada.html

     diakses pada 6 Oktober 2017 pukul 14.22 WIB

http://www.sinarharapan.co/news/read/151210063/dinasti-politik-berjaya diakses pada 6

     Oktober 2017 pukul 15.10 WIB

---

^[1]  Ani Ismarini. 2014.  “Kedudukan Elite  Pribumi  Dalam Pemerintahan DiJawa Barat (1925-1942) “  Jurnal Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya  Unpad. Vol. 06 No. 2, 2014. Hlm.7

^[2]  Tia Subekti, Skripsi “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum: StudiTurn Of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013“. (Malang:Universitas Brawijaya,2014)

[3] Eriyanto. 2012.  “Dinasti politik dalam pilkada: menguntungkan atau merugikan kandidat? (kasus pilkada kabupaten Kediri) “ Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIPOL UI Vol. ; 68-90

^[4]  M. Rahmi Husen “Konflik Elite  Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007” jurnal Holistik, Tahun IX No.18 hlm,8, 2016