Minggu, 09 Oktober 2016

EFEKTIVITAS PERAN E-GOVERNMENT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN



EFEKTIVITAS PERAN E-GOVERNMENT
BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN





PROPOSAL PENELITIAN
Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia
Dosen Pengampu : Ken Widyatwati, S.S, M,Hum



 






Oleh :
Reitania Dwi Novia Nainggolan
( 14010115120015 )



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2016
A.  Latar Belakang
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modernisasi saat ini memang sudah tidak dapat di pungkiri lagi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di berbagai bidang ini dapat membantu masyarakat untuk menjalankan bisnis ataupun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teknologi informasi yang sudah tidak lagi asing di masyarakat , yang dapat membuat mereka dapat terhubung secara langsung dari suatu tempat yang berbeda dan bahkan melebihi jarak regional maupun Negara. Tentu bukan barang asing lagi jika masyarakat benar-benar membutuhkan teknologi di era Globalisasi saat ini.
Di Indonesia sendiri teknologi sudah banyak dikembangkan di berbagai bidang seperti perdagangan , pendidikan , kesehatan , pertahanan dan  bahkan pelayanan publik. Teknologi informasi yang memiliki kemudahan dalam akses serta menyajikan segala hal dalam jangkauan global serta komunikasi yang menjanjikan efiesiensi.
Tuntutan Masyarakat sendiri akan pelayanan publik tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat baik dalam transparansi maupun pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu , di era desentralisasi ini untuk mewujudkan Good Governance salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat, teknologi informasi yang di buat oleh pemerintah ini di sebut sebagai E-government.
Fungsi dari E-Government ini pada dasarnya adalah untuk meng-update perkembangan dan kineja apa saja yang telah di lakukan oleh pemerintah dalam masa kerjanya serta transparansi dana yang sangat di inginkan oleh masyarakat akan kebenaran pengeluaran dan pemasukannya. Namun , fungsi dari E-government ini terkadang hanya sebatas web lama yang berisi update lama dan bahkan ada sejumlah laman yang tidak dapat di buka, hal ini biasa di sebut sebagai web mati. Hal ini masih menjadi potret problematika dalam pelayanan publik mengenai E-government.
Pemerintah kota Madiun dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat, tentu dengan adanya E-government ini dapat membantu pemerintah kota Madiun sendiri dalam menjalankan pelayanan public yang di harapkan oleh masyarakat baik dalam transparansi , teknis maupun pelayanan-pelayanan informasi lainnya. Namun ,apakah E-government yang di miliki oleh pemerintah kota Madiun sendiri sudah berjalan sebagaimana mestinya ? tentu masih perlu pengkajian lebih lanjut untuk dapat menemukan jawaban tersebut.
Dalam penelitian kali ini , penulis akan mengambil masalah yang berkaitan dengan evektifitas peran E-government bagi masyarakat kota Madiun sebagai salah satu perwujudan akan peran E-government di Indonesia pada era modern saat ini.
  1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
                                1.     Apa pengertian, tahapan dan manfaat dari E-government itu ?
                                2.     Apakah E-government di kota Madiun masih berfungsi ?
                                3.     Bagaimana peran E-government di kota Madiun ?

  1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :
                                     1.     Menjelaskan pengertian, tahapan dan manfaat dari E-government.
                                     2.     Mengidentifikasi apakah E-government di kota Madiun masih berfungsi atau tidak.
                                     3.     Menjelaskan peran dari E-government sendiri di kota Madiun dalam pelayanan masyarakat.


  1. Manfaat Penelitian
                       1.          Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran positif terhadap mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat bahwa pelayanan informasi pemerintah dalam bentuk E-government ini sangat penting sekali. Jadi , perlu kesadaran masyarakat untuk melakukan kritik dan saran terhadap pelayanan berupa E-government yang di lakukan oleh pemerintah.
                       2.          Manfaat teoritis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai E-government dalam evaluasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
  1. Hipotesis
Dari hasil pengamatan sementara melalui website yang di miliki oleh pemerintah kota Madiun, penulis menyimpulkan bahwa E-government yang dilakukan oleh pemerintah kota Madiun ini belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak opsi web yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya,  Hal ini juga di tambah dengan adanya tampilan yang sedikit menganggu dalam operasional web. Update dari berita yang di lakukan oleh pemerintah kota Madiun juga belum bisa di katakan memenuhi permintaan dari masyarakat. Update berita bisa di bilang basi dan terlalu bermakna hiperbola sehingga membuat berita-berita yang di update tidak layak untuk di konsumsi masyarakat yang kebanyakan notabennya bukan akademisi.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Budi Setiyono (2004:227) mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi dalam organisasi birokrasi pada intinya memiliki dua fungsi utama :
1.      Membantu pemerintah merealisasikan transparansi dan partisipasi publik.
2.      Membantu pemerintah dalam mewujudkan efektifitas pelayanan dengan membuat sistem yang memungkinkan public melakukan sendiri proses-proses pelayanan pemerintahan.
      Dari teori diatas penulis dapat meengambil kesimpulan dan berasumsi bahwa  penerapan E-government bisa di katakan berhasil apabila dapat meringankan beban dari pemerintah sendiri dalam pelayanan publiknya dan juga melaksanakan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat  untuk pemerintah di daerahnya terkait dengan transparansi kinerja. Adanya sistem pelayanan yang memadai inilah tentu pemerintah telah secara efektif menjalankan tujuan dari di buatnya E-government tersebut dalam memberikan perannya bagi masyarakat Kota Madiun. Namun pada kenyataanya E-government di kota Madiun tidak dapat memberikan manfaat yang di uraikan di atas , hal ini terbukti dari partisipasi masyaakat sendiri dalam proses berpemerintahan yang bekurang , transparansi dana yang di butuhkan oleh masyarakat tidak dapat di temukan di dalam website yang di miliki oleh pemerintah kota Madiun. Hanya terdapat update transparansi dana pada tahun 2010 saja dan itu pun belum sesuai dengan apa yang di harapkan.
  1. Landasan Teori
                  1.          Pengertian E-government
World Bank (2003), E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh institusi-institusi pemerintah yang memungkinkan terjadinya transformasi hubungan dengan warga masyarakat, pelaku bisnis, dan sesama institusi pemerintah.
Dawes (2002), E-government merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
Devadoss (2002), E-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi seperti internet untuk mendukung, mempermudah, dan mengotomatisasi transaksi antara pemerintah dengan konstituennya (masyarakat), dunia usaha, dan pemerintah lainnya.

                  2.           Tahapan E-government
Tahap E-government menurut Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, bahwa penerapan E-government dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut :
1.                            Tingkat persiapan yang meliputi :
a.    Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
b.   Penyiapan SDM;
c.    Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll;
d.   Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
2.     Tingkat pematangan yang meliputi :
a.    Pembuatan situs informasi publik interaktif;
b.   Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain.
3.    Tingkat pemantapan yang meliputi :
a.    Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
b.   Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.



4.      Tingkat pemanfaatan yang meliputi :
a.    Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.
                  3.           Manfaat E-government
Manfaat E-government menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :
1.    Mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan interaksi dengan pemerintahnya.
2.    Memperbaiki efisien dan efektivitas, tanggapan/tanggungjawab sistem pemerintahan kepada masyarakat
3.    Memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan lebih mudah, meringkas transaksi melalui integrasi sistem pemerintahan dan aliran operasional sistem pemerintahan dapat dilakukan lebih cepat.
4.    Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat , memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan , mereduksi biaya transaksi, terjadi komunikasi dan interaksi pada proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.
5.    Pemerintah tidak tertutup dengan warga negara karena tersedianya akses informasi, pelayanan yang modern, antar lembaga pemerintah dapat berkomunikasi dan kerja lebih efisien dan efektif serta memungkinkan meningkatkan pendapatan dari pajak.
  1. Tinjauan Pustaka
      Tinajuan pustaka merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kajian pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan.
Berdasarkan pengamatankepustakaan yang penulis lakukan, kajian mengenai Efektivitas Peran E-government bagi Masyarakat Kota Madiun belum ada yang mengkaji.
G.    Metode Penelitian
1.      Teknik Pengumpulan Data
Langkah awal dalam proses pengumpulan data adalah menyiapkan alat yang tepat yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas (Idrus, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Observasi.
Observasi adalah proses yang sangat kompleks, yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang paling penting di antara mereka adalah bahwa proses memori dan observasi. (Sutrisno Hadi). Observasi yang penulis lakukan adalah observasi secara langsung dengan membuka web E-government milik Pemerintah kota Madiun.
Jenis penelitian ini berdasarkan data dari Kominfo (2014). Berikut hasil analisis kelengkapan isi web E-government pada Kota Madiun :
·           Untuk bobot 5, range nilai : 1 – 2 = Tidak Bagus; 3 – 4 = Cukup Bagus; 5 = Bagus
·           Untuk bobot 4, range nilai : 0 – 1 = Tidak Bagus; 2 = Cukup Bagus; 3 – 4 = Bagus
·           Untuk bobot 3, range nilai : 0 – 1 = Tidak Bagus; 2 = Cukup Bagus; 3 = Bagus
Tabel Kelengkapan Isi Web E-government Kota Madiun :
NO
Unit
Analisis
Bobot
Nilai (BN)
Kategori Analisis
Bobot (B)
Nilai (N)
BxN
Jumlah
BXN
% Nilai Total (Jumlah X BN)
1.
Selayang Pandang
30%
Sejarah
5
3
15
75
22,5
Motto
5
4
20
Lambang
5
4
20
Arti Lambang
5
0
0
Lokasi dalam bentuk peta
5
0
0
Visi dan Misi
5
4
20
2.
Pemerintahan
Daerah
20%
Eksekutif
5
0
0
0
0
Legislatif
5
0
0
Nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah
5
0
0
Biodata dari pimpinan daerah
5
0
0
3.
Geografis
28%
Topografi
4
3
12
53
14,84
Demografi
4
4
16




Cuaca dan Iklim
5
0
0

Sosial dan Ekonomi
5
0
0
Budaya daerah yang bersangkutan
5
0
0
Ada informasi berupa numerik atau statistik dan harus mencantumkan nama instansi dari sumber  dayanya
5
5
25
4.
Peta Wilayah dan Sumber Daya
7%
Peta Wilayah
3
0
0
0



Bentuk Peta
Sumber Daya
4
0
0


5.
Peraturan/Kebijakan Daerah
5%
Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah  bersangkutan
5
4
20
20
1
6.
Buku Tamu
10%
Buku tamu
5
0
0
15
1,5
Forum
5
3
15
Jumlah
100%





39,84%



Keterangan :
1. Selayang Pandang
  • Sejarah = 3, karena tampilan sejarah dalam bentuk screenshot, banyak kata-kata yang terpotong, dan tidak lengkap.
  • Motto = 4, karena tulisan mottonya berjalan tetapi terlalu panjang.
  • Lambang =4, karena Background lambang membuat lambang sepintas tidak terlihat.
  • Arti lambang = 0, karena tidak menampilkan arti lambang.
  • Lokasi dalam bentuk peta = 0, karena tidak ada informasi lokasi dalam bentuk peta.
  • Visi dan Misi = 4, karena ditampilkan dalam bentuk screenshot dan terpotong.
2. Pemerintahan Daerah 
  • Eksekutif = 0, karena tidak ada informasi mengenai pejabat eksekutifnya. 
  • Legislatif = 0, karena tidak ada informasi mengenai pejabat legislatifnya. 
  • Nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah = 0, karena tidak menampilkan informasi nama, alamat, telepon, dan email dari pejabat daerah. 
  • Biodata dari pimpinan daerah = 0, karena tidak ada informasi biodata dari pimpinan daerah.


3. Geografi 
  • Topografi = 3, karena tampilan topografi dalam bentuk screenshot dan terpotong. 
  • Demografi = 4, karena ditampilkan dengan cukup jelas. 
  • Cuaca dan iklim = 0, karena tidak menampilkan informasi mengenai cuaca dan iklim. 
  • Sosial dan ekonomi = 0, karena tidak ada informasi mengenai sosial dan ekonomi. 
  • Budaya dari daerah bersangkutan = 0, karena tidak ada informasi mengenai budaya Kota Madiun. 
  • Ada informasi berupa numerik atau statistik dan harus mencantumkan nama instansi dari sumberdayanya = 5, karena ditampilkan dengan cukup jelas.
4. Peta Wilayah dan Sumberdaya 
  • Peta Wilayah = 0, karena tidak menampilkan informasi mengenai peta wilayah. 
  • Bentuk peta sumberdaya = 0, karena tidak menampilkan informasi sumberdayanya dalam bentuk peta. 


5. Peraturan/Kebijakan Daerah 
  • Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan = 4, karena informasi dalam bentuk pdf dan harus didownload untuk melihat isinya.
6. Buku Tamu 
  • Buku tamu = 0, karena tidak ada buku tamu. 
  • Forum = 3, karena link forum sudah mati.
Unit Analisis E-government Kota Madiun dan Kategorisasi
Range Nilai : 10-50 = Tidak Bagus; 51-70 = Cukup Bagus; 71-100 = Bagus
Tabel Hasil Unit Analisis E-government dan Kategorisasi
Unit Analisis
Kategori
Bobot Nilai (B)
Nilai (N)
BXN
Sum (BXN)
1
Potensi daerah
40%
60
24
39
Komoditas Utama
30%
0
0
Kualitas SDM
30%
50
15
2
Tahap I
20%
0
0
55
Tahap II
30%
70
21
Tahap III
50%
68
34
3
G2C
40%
50
20
47
G2B
30%
0
0
G2G
30%
90
27
4
<10 detik
100%

80

56
56
10-30 detik
70%
>30 detik
50%
5
Animasi
30%
15
4.5
52.5
Grafis
30%
60
18
Teks Lengkap
40%
75
30


6
1 Tingkat
25%
0
0
37.5
2 Tingkat
25%
75
18.75
3 Tingkat
25%
0
0
4 Tingkat
25%
75
18.75

Tabel Hasil Perhitungan Analisis
No
Unit Analisis
Bobot Nilai
Sum (B X N)
Nilai Total %
1
Informasi menu dalam website
25%
39
9,75
2
Informasi Tambahan dalam Fasilitas Website
20%
55
11
3
Penyedia Hubungan
15%
47
7,05
4
Aksesibilitas
10%
56
5,6
5
Design
10%
52,5
5,25
6
Jumlah Tingkatan Informasi
20%
37.5
7,5
Total Perhitungan Analisis
46,15%

Keterangan :
1. Informasi Menu Utama dalam Website
  • Potensi Daerah = 60 , karena hanya memberikan informasi mengenai tempat wisata dan informasi tersebut hanya berupa alamat. 
  • Komoditas Utama = 0, karena tidak terdapat informasi mengenai kekayaan dan hasil alam yang berada di pemerintahan daerah, berdasarkan sektor pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan jasa.
  • Kualitas SDM = 50, karena informasi yang ditampilkan hanya surat mengenai peningkatan kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun.
2. Informasi Tambahan dalam Fasilitas Website
  • Tahap 1 = 0 , karena tidak menampilkan informasi jumlah sekolah secara formal atau bidang ilmu pengetahuan secara umum yang ada pada pemerintah daerah.
  • Tahap 2 = 70 , karena menampilkan informasi alamat tempat wisata.
  • Tahap 3 = 68, karena menampilkan berita mengenai kegiatan yang berlangsung pada pemerintahan daerah namun tidak up-to-date.
3. Penyediaan hubungan
  • G2C ( Government to Citizein) = 50, karena memiliki menu forum namun link forum tersebut tidak ditemukan.
  • G2B ( Government to Business) = 0, karena tidak menampilkan informasi mengenai kerjasama yang akan dilakukan atau telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan.
  • G2G ( Government to Government) = 90, karena adanya link yang terhubung ke kecamatan yang berada di Kota Madiun. 
4. Aksesibilitas = 80, karena kecepatan akses untuk membuka website tersebut kurang dari 10 detik, namun ada beberapa menu dalam website tersebut yang kecepatan aksesnya membutuhkan waktu lebih dari 10 detik.
5. Desain
  • Animasi = 15 , karena animasi hanya ada tulisan berjalan di header website. 
  • Grafis = 60, karena perpaduaan warna yang digunakan sudah cukup baik.
  • Teks lengkap = 75, karena informasi yang diberikan sudah cukup jelas dan bahaanya pun mudah dimengerti.
6. Jumlah tingkat informasi
  • Tingkat 1 = 0 , karena tidak memberikan informasi mengenai sarana akses yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun.
  • Tingkat 2 = 75, karena website ini memberikan link forum namun forum tersebut tidak ditemukan.
  • Tingkat 3 = 0 , karena tidak memberikan informasi transaksi pelayanan public secara lengkap dan jelas dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
  • Tingkat 4 = 75 , karena website ini hanya memberikan sarana G2G (interagency relationship), dan G2C (Government to Citizen).


2.      Teknik Analisis Data
Jenis metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode campuran yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif.
Analisis data kuantitatif pada penelitian ini menggunakan analisis  berdasarkan data dari Kominfo. Pada penelitian kuantitatif, analisis data pada umumnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut (Kuntjojo, 2009:51) :
1)      Editing
Editing atau mengedit data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian antara kriteria data yang diperlukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2)      Coding
Coding atau memberi kode pada data dilakukan dengan tujuan merubah data kuantitatif (kuantifikasi data) menjadi data kualitatif.

3)      Pembahasan atau Diskusi Hasil Penelitian
Pada tahap ini peneliti menjelaskan hasil uji hipotesis, membahas hasil penelitian tersebut serta mengkonsultasikannya dengan hasil penelitian sebelumya (bila memungkinkan).
Selanjutnya, analisis penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Menganalisis hasil dari survei yang dilakukan oleh Kominfo terkait situs web yang erat kaitannya dengan pengadaan E-government di kota Madiun.
4)      Penyajian Data
Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi untuk menarik simpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa paragraf analisis simpulan mengenai implementasi peran E-government pada masyarakat kota Madiun.











DAFTAR PUSTAKA
Depdikbud. 1993. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Perum Balai Pustaka.
Effendi, S. 2000. Panduan Berbahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.
Setiyono, Budi. 2004. Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik FISIP Undip.
Osborne, David dan Ted Gaebler. 1996. Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
http://www.madiunkota.go.id/

Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)