Selasa, 01 Agustus 2017

ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK DI BANYUWANGI


ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK DI BANYUWANGI
 
BAB 1
PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia baik secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Pemerintah diminta untuk lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya, lebih memperbaiki kinerja, birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada masyarakat dan mereka yang berkepentingan membaik secara signifikan. Berdasarkan keadaan tersebut, teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas manusia menunjukan perannya.

Namun, fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat adalah permasalahan mengenai kondisi masyarakat yang belum memaksimalkan technology minded, sebagian besar diantara mereka lebih suka untuk melakukan suatu hal secara konvensional. Selama ini, pemanfaatan oleh masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih cenderung untuk basic service belum pemanfaatan produktif untuk aktivitas yang mempercepat pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi secara umum.

Kondisi yang sedemikian, membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghasilkan suatu program inovasi daerah bertemakan Banyuwangi Digital Society (B-Diso) yang diawali dari program smart city dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan, agama, pendidikan, perpajakan, pariwisata, dan sebagainya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi secara umum. Untuk mengimplementasikan program Banyuwangi Digital Society, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia yang berkomitmen untuk membangun Indonesia Digital Network (IDN), sesuai dengan “Visi Indonesia Maju 2030” yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia dan dirumuskan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, spiritnya adalah breakthrough atau terobosan.

Penggunaan teknologi informasi saat ini memiliki dampak yang revolusioner dan terstruktur (McNurlin, et al. , 2009). Organisasi-organisasi dalam sector industri, pemasaran, dan pemerintahan sangat bergantung pada sistem informasi yang mereka miliki ( Ward & Peppard, 2002)[1].  Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut sebagai e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan memungkinkan adanya kritik, pengaduan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. E-Government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antar pemerintah dengan sector usaha, industry maupun masyarakat. Menurut Yu-Che dan James Perry E-Government adalah sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah masyarakat dan organisasi sector ketiga.

Salah satu daerah yang telah berhasil menerapkan e-government melalui IT adalah Kabupaten Banyuwangi. Penerapan e-government ini telah dilakukan sejak kepemimpinan Bupati Azwar Anas pada tahun 2010. Banyuwangi telah meneraapkan E-Government dalam berbagai bidang seperti E-Office, E-Planing, E-Budgeting dan E-Audit selain itu juga menerapkan program peningkatan pelayanan publik melalui penerapan budaya pelayanan prima diantaranya dengan pemeringkatan pelayanan publik dan survey index pelayanan publik.

Guna mengimplementasikan E-Gov, Pemkab Banyuwangi menerapkan program Banyuwangi Digital Society (DiSo). Program ini buah dari kerjasama Pemkab Banyuwangi  yang dirancang bersama PT Telkom setempat. Dengan dibuatnya Banyuwangi DiSo ini setidaknya ada dua pilar yang ingin dicapai, yaitu (1) pengelolaan sistem informasi manajemen, termasuk di dalamnya pengolahan data kepemerintahan dan (2) peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen Tekhnologi Informasi Komunikasi[i]. Disamping itu, implikasi lain adanya Banyuwangi Diso adalah hampir tiap kampung di Banyuwangi telah terjangkau Wifi, saat ini telah terpasang 1.500 titik WiFi di Banyuwangi dari target 10.000 titik hingga tahun 2014[2].

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan membahas dalam makalah dengan judul “Analisis Manajemen Informasi di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi”

Manajemen Informasi

Salah satu bentuk Reformasi birokrasi adalah penerapan IT dalam pemerintahan atau lazim disebut e-government. Menurut World Bank E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.[3] E-Government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian E-Government di atas, yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat  berjalan  lebih efisien.[4]

Pemkab Banyuwangi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah mengaplikasikan e-government. Pihak Pemkab setempat mulai gencar-gencarnya menerapkan e-gov sejak dipimpin oleh Bupati Azwar Anas. Dalam penerapan e-gov, Pemkab Banyuwangi menerapkan program Banyuwangi Digital Society (DiSo). Program ini buah dari kerjasama Pemkab Banyuwangi  yang dirancang bersama PT Telkom setempat. Dengan dibuatnya Banyuwangi DiSo ini setidaknya ada dua pilar yang ingin dicapai, yaitu (1) pengelolaan sistem informasi manajemen, termasuk di dalamnya pengolahan data kepemerintahan dan (2) peningkatan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen Teknologi Informasi Komunikasi. Disamping itu, implikasi lain adanya Banyuwangi Diso adalah hampir tiap kampung di Banyuwangi telah terjangkau Wifi, saat ini telah terpasang 1.200 titik WiFi di Banyuwangi dari target 10.000 titik hingga tahun 2014.

Bahkan sejak tahun 2014 Banyuwangi telah memiliki 1.200 titik wifi dengan jumlah pengakses mencapai 164.327 per bulan pada kuartal I/2014, meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 97.957 pengguna per bulan.[5] Bahkan pemasangan wifi tersebut tidak hanya di taman dan sekolah tetapi di masjid, gereja dan pura. Tujuan dari pemasangan wifi ke berbagai tempat ini adalah untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada publik dengan jangkauan layanan digital ke berbagai sektor baik pendidikan, kesehatan, pelayanan publik hingga ekonomi dan masyarakat akan semakin dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitasnya serta terciptanya gerak birokrasi yang transparan, akuntabel, kredibel, dan responsif. Melalui instrumen TI Banyuwangi mendorong transparansi APBD dimana BPK dapat melakukan audit keuangan daerah secara real time. Akses APBD juga dibuka ke publik, sehingga terjadi kontrol yang efektif. Laporan keuangan Banyuwangi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari BPK, padahal sebelumnya laporan tersebut pernah mendapat opini disclaimer. Dalam bidang kesehatan terdapat layanan one call service untuk ambulans yang mengintegrasikan 150 unit ambulans dari 45 puskesmas dan seluruh rumah sakit yang ada. Ada pula aplikasi E-hospital yang mengintegrasikan 85 lembaga pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit) di Banyuwangi. Selain itu, Banyuwangi memiliki sistem yang disebut Si Jempol Sehat Si Jempol Wangi (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Mendukung Pelayanan Optimal Kesehatan Banyuwangi).

Dalam bidang pendidikan, ada Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan (Siap) Online yang membuat penerimaan siswa baru lebih transparan dan mendidik siswa secara lebih interaktif. Jalur pemantauan prestasi siswa juga bisa diakses oleh orang tua melalui instrumen TI.Dalam bidang birokrasi pelayanan menjadi lebih efisien dan terjadi akselerasi kinerja. Proses surat menyurat menjadi lebih cepat hanya 1-2 jam. Penyelesaian masalah-masalah di masyarakat dapat diselesaikan secara borderless, tanpa harus rapat-rapat secara fisik sehingga lebih efektif dan efisien.

Dalam bidang ekonomi diterapkan sistem SMS Gateway dan instrumen TI lainnya memberi stimulus bagi dunia usaha. Dampak positifnya adalah adanya peningkatan investasi sebesar 170 persen dari Rp 1,19 triliun pada 2012 menjadi Rp 3,24 triliun pada 2013,hal ini di tunjukan dengan peningkatan perizinan usaha yang meningkat dari 363 pada 2012 menjadi 5.490 pada 2013 atau naik 1.412 persen.Adapun di bidang wisata, promosi dilakukan dengan pembuatan sistem operasi berbasis Android. Hasilnya tingkat kunjungan wisatawan naik 100 persen untuk turis asing 2013 lalu ada 10.462 orang, sedangkan turis lokal naik sekitar 23 persen menjadi 1.057.962 orang.

         Banyuwangi juga memiliki fasilitas khusus untuk setiap tamu yang datang ke kantor Bupati Banyuwangi, yakni sebuah lounge atau ruang tunggu pelayanan publik yang eksklusif dan nyaman. Di sini semua pengunjung bisa mengakses berbagai data di semua SKPD di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Di dalam ruang lounge tersebut disediakan empat layar komputer besar yang tersambung dengan internet. Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD daerah yang bisa diakses dengan mudah. Di situ juga terpasang kamera CCTV yang memantau sejumlah aktivitas di kantor pelayanan publik di seluruh Banyuwangi.

Dalam mewujudkan penerapan informasi berbasis teknologi di Kabupaten Banyuwangi pemerintahan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) menerapkan fasilitas layanan baerbasis IT sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada lingkungan Dishubkominfo maupun lingkungan pemerintahan kabupaten Banyuwangi.

Manajemen Informasi di Kabupaten Banyuwangi didesain untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat banyuwangi atau agar masyarakat banyuwangi well-inform tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap layanan perbankkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Banyuwangi menggelar sosialisasi Layanan Keuangan Digital (LKD) kepada masyarakat Banyuwangi di Hotel Santika Banyuwangi pada Selasa, 31 Mei 2016.[6]

Selain melakukan sosialisasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah dengan membuat website resmi yang dapat di akses oleh masyarakat di http://banyuwangikab.go.id/. Disana masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pariwisata, transparansi anggaran daerah, perencanaan, BDA, Hotel/Penginapan, Kesehatan, Kantor pos, profil daerah dll.

 

Agar informasi dapat tersebar selain menggunakan website, pemerintah kabupaten banyuwangi juga memiliki berbagai Sosial Media seperti berikut :

1.      Twitter : @banyuwangi_kab

2.      Facebook: Kabupaten Banyuwangi

3.      Twitter Bupati: @a­_azwarnas

4.      Facebook Bupati : Abdullah azwar Anas

5.      Web: abdullahazwaranas.net

6.      E-mail: azwaranas.a3@gmail.com

7.      SMS Center 082131545555

 

            Untuk informasi manajemen yang digunakan di Banyuwangi dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Help Desk atau biasa disebut dengan SIM Help Desk. Sistem ini merupakan sistem informasi berbasiskan wed dan online yang dapat mempermudah para pengguna yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berkoordinasi untuk keberlangsungan pemerintahan yang baik untuk mengakses dan mengoperasikannya.

            SKPD akan terhubung dengan satu sistem yang berhubungan dan terkait dengan proses bisnis maupun dengan user role masing-masing. Sehingga pengguna sistem tersebut hanya melaksanakan tugas tertentu dan mempunyai hak akses yang telah ditentukan. Penggunaan SIM Help Desk ini digunakan untuk menjawab berbagai keluhan permasalahan yang timbul dari sistem sebelumnya.

Tujuan dari pencapaian pembangunan sistem informasi manajemen Help Desak (SIM Help Desk) di Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi adalah :

-          Mempermudah dan membantu peng-entry-an data oleh semua pengguna

-          Mempermudah petugas teknis dalam menyelesaikan permasalahan

-          Mempermudah admin pengelola dalam merekapitulasi dan menyusun laporan dari setiap pelayanan

-          Membuat data history pengelolaan help desk dari waktu ke waktu

-          Mendukung aplikasi berbasis web, sehingga dengan platforn OS apapun dapat mengakses aplikasi tanpa harus meng-install-nya terlebih dahulu

-          Meningkatkan daya saing dengan Dishubkominfo kabupaten lainnya.

Dalam menerima pengaduan dari SKPD, Team IT Help Desk Dishubkominfo membuka pengaduan telepon mulai dari senin sampai sabtu. SKPD melakukan pengaduan kepada Admin Help Desk melalui media yang telah disediakan, admin help desk meneruskan pengaduan SKPD kepada teknisi (delegasi) serta repley / konfirmasi kepada SKPD melalui media pengaduan yang dipakai oleh SKPD.

Dalam bidang Pariwisata upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan komunikasi pemasaran terpadu diantaranya dengan melakukan advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing dan public relations & publicity. Aktivitas advertising yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi dalam memperkenalkan potensi pariwisata adalah dengan menggunakan Koran, banner dan baliho. Seperti yang djelaskan oleh Kotler (2008) dalam hermawan, 2012, h 73, bahwa tujuan periklanan to inform, to persuade, dan to remind. Jika dikaitkan dengan aktivitas periklanan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini baliho, banner dan promosi yang menggunakan media Koran bertujuan untuk memberikan informasi dan mengingatkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi terhadap Eveent Banyuwangi Festival.

Sales Promotion atau promosi penjualan merupakan bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif, umumnya berjangka pendek, yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan  segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen atau pedagang (Sulaksana, 2003, hal.109). Berdasarkan beberapa informasi, maka personal selling yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa pameran. Pameran tersebut salah satunya yaitu Jatim Fair yang dilaksanakan di Surabaya. Aktivitas personal selling terjadi pada saat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengikuti pameran. Pada pameran tersebut aktivitas personal selling ditunjukkan dengan adanya interaksi antara Jabeng Thulik dengan tamu yang dating pada pameran tersebut. Pada pameran tersebut Jabeng Thulik selaku agen pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjelaskan kepada tamu tentang pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi dan menjawab pertanyaan dari tamu yang berhubungan dengan pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti bahwa media publikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mempromosi potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menggunakan brosur, kalender wisata, visitor guide book, website, twitter, majalah iklan di Koran, banner, baliho dan video company profile kabupaten banyuwangi.

Penggunaan media baik cetak maupun elektronik terbukti mampu secara efektif untuk meningkatkan transparansi public, kepercayaan masyarakat serta meningkatnya kegiatan ekonomi. Seperti supanggih yang merupakan perajin makanan kecil di Banyuwangi, Jawa Timur. Melalui teknologi, ia mulai terjun ke pasar online setelah mengenal internet setahun lalu. Barang dagangannya, yang dulu dijual di kaki lima, kini mulai dipasarkan hingga pelosok nusantara melalui dunia maya, bahkan saat ini ia sudah menyuplai banyak took di Surabaya dan bali. Dalam bidang ekonomi, kurang lebih terdapat 600 pengusaha mikro menikmati pasar baru melalui internet. Digitalisasi informasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak 2012, membantu pelaku usaha mikro di Banyuwangi yang berada di ujung Timur Jawa menembus keterisolasian pasar. Sebelum mengenal teknologi, transaksi dagang, promosi usaha, dan wisata sangat bergantung pada transaksi tatap muka dari penjual dan pembeli.

Kini setelah hampir tiga tahun, Banyuwangi pun berkembang menjadi kota berbasis teknologi digital. Sepanjang 2014, pengakses Wi-Fi di Banyuwangi melonjak dari 97.957 pengguna menjadi 164.372 pengguna per bulan pada 2014 karena kemudahan mengakses internet.Keberadaan teknologi informasi juga mendorong perbaikan ekonomi. Di bidang wisata, misalnya, promosi dilakukan dengan pembuatan sistem operasi berbasis Android untuk memangkas dana promosi. ”Dana promosi wisata kami sangat minim. Karena itu, kami optimalkan internet dengan memakai Android dan sosial media,” jelas Anas.Dengan cara demikian, obyek wisata di Banyuwangi banyak terpromosikan secara gratis. Tingkat kunjungan wisatawan asing ke Banyuwangi pun naik 100 persen menjadi 10.462, sedangkan turis lokal naik sekitar 23 persen menjadi 1.057.962 orang.Pertumbuhan jumlah wisatawan juga memicu pertumbuhan jumlah hotel dan restoran. Jumlah kamar hotel tumbuh 9,42 persen, restoran juga naik 9,4 persen. Adapun perdagangan meningkat 11,65 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Sektor perdagangan dan jasa ini menjadi penyumbang ketiga bagi produk domestik regional bruto (PDRB) Banyuwangi sebesar Rp 35,4milyar. Padahal tahun sebelumnya, sumbangan dari sektor itu masih 23 persen dari PDRB.

Teknologi informasi pun memengaruhi kinerja birokrasi dan pelayanan masyarakat. Dengan jaringan internet, seluruh data tentang penyaluran dana ke desa, progres pembangunan, hingga laporan pertanggungjawaban proyek bisa dikontrol secara langsung dan cepat. Dengan cara demikian, program bantuan desa tak akan tumpang tindih dan lebih terkontrol dan transparan lewat program yang disebut e-village budgeting itu.Menurut Anas, program itu tak membutuhkan biaya tambahan karena memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti peralatan komputer dan laptop yang dimiliki desa dan Wi-Fi yang sudah tersedia. Pamong praja tinggal diberi pelatihan internet dan pelatihan input data untuk bisa mengaplikasikan program e-village budgeting.

Sistem jaringan internet juga mempermudah pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan rumah sakit. Akta lahir, misalnya, diproses bersamaan dengan persalinan karena jaringan kesehatan masyarakat dan pelayanan sudah terpadu. Begitu lahir, akta sang bayi sudah jadi.Mendatang, jumlah kamar inap yang tersedia di setiap puskesmas dan rumah sakit bisa langsung diketahui masyarakat.Berkembangnya teknologi Informasi telah mengubah Banyuwangi. Kini mengakses informasi, mendapatkan pelayanan di kesehatan, hingga berwisata di kabupaten ini semudah menjentikkan jari.

 

 


 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ari Wedhasmara. 2009. Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL.1, NO.1, April 2009 halaman 1

Ali, Achmad. (2013).  Lensa Indonesia; Menkominfo resmikan Banyuwangi Digital Society. diakses dari http://www.lensaindonesia.com/2013/03/09/menkominfo-resmikan-banyuwangi-digital-society-2.html diakses pada 2 November 2016.

Indrajit, Richardus E. (2002) . Electronic Government. Yogyakarta, Andi.

Banyuwangi Juara Pertama Indonesia Digital Society Award dalam http://banyuwangikab.go.id diakses pada tanggal 3 November 2016

BPPT Banyuwangi. (2013). Banyuwangi Raih PTSP Dengan Nilai Tertinggi. Diakses dari http://bppt.banyuwangikab.go.id/index.php/component/k2/item/25-ptsp-dengan-nilai-tertinggi-th-2013. Diakses pada 2 November 2016.

Akmal, Putri. (2014). Detik.com; Marwan Jafar Resmikan e-Village Budgeting Banyuwangi. Diakses dari http://finance.detik.com/read/2014/12/07/162600/2770126/4/marwan-jafar-resmikan-e-village-budgeting-banyuwangi diakses pada 3 November 2016.

[1] Purwo, Wong. (2015). Wartabanyuwangi.com; Layanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Diakses dari http://www.wartabanyuwangi.com/2015/09/layanan-pengaduan-masyarakat-kabupaten.html diakses pada 3 November 2016.

[1] Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. (2015). Diakses dari http://kabbanyuwangi.jdih.jatimprov.go.id/visi-dan-misi/  diakses pada 3 November 2016.

E-Kinerja; Aplikasi Pengukuran Kinerja PNS Kab. Banyuwangi. Diakses dari http://kinerja.banyuwangikab.go.id/. Diakses pada 3 November 2016



[1] Ari Wedhasmara. 2009. Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL.1, NO.1, April 2009 halaman 1
[2]Ali, Achmad. (2013).  Lensa Indonesia; Menkominfo resmikan Banyuwangi Digital Society. diakses dari http://www.lensaindonesia.com/2013/03/09/menkominfo-resmikan-banyuwangi-digital-society-2.html diakses pada 2 November 2016.
[3]Indrajit, Richardus E. (2002) . Electronic Government. Yogyakarta, Andi.
[4] Ibid 3 Hal 8

[5]Banyuwangi Juara Pertama Indonesia Digital Society Award dalamhttp://banyuwangikab.go.iddiakses pada tanggal 3 November 2016

[6]http://banyuwangikab.go.id/



 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar