ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK DI BANYUWANGI
BAB
1
PENDAHULUAN
Globalisasi merupakan
sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia baik secara langsung maupun tidak
langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh
lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Pemerintah
diminta untuk lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya, lebih
memperbaiki kinerja, birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada
masyarakat dan mereka yang berkepentingan membaik secara signifikan. Berdasarkan
keadaan tersebut, teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki
kualitas manusia menunjukan perannya.
Namun, fakta yang
terjadi di kehidupan masyarakat adalah permasalahan mengenai kondisi masyarakat
yang belum memaksimalkan technology
minded, sebagian besar diantara mereka lebih suka untuk melakukan suatu hal
secara konvensional. Selama ini, pemanfaatan oleh masyarakat terhadap teknologi
informasi dan komunikasi masih cenderung untuk basic service belum pemanfaatan produktif untuk aktivitas yang
mempercepat pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi secara umum.
Kondisi yang
sedemikian, membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghasilkan suatu program
inovasi daerah bertemakan Banyuwangi Digital
Society (B-Diso) yang diawali dari program smart city dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan
sumber daya manusia di bidang kesehatan, agama, pendidikan, perpajakan,
pariwisata, dan sebagainya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Banyuwangi secara umum. Untuk mengimplementasikan program Banyuwangi Digital Society, Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia yang berkomitmen
untuk membangun Indonesia Digital Network
(IDN), sesuai dengan “Visi Indonesia Maju 2030” yang ditetapkan Presiden
Republik Indonesia dan dirumuskan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia, spiritnya adalah breakthrough atau terobosan.
Penggunaan teknologi
informasi saat ini memiliki dampak yang revolusioner dan terstruktur (McNurlin,
et al. , 2009). Organisasi-organisasi dalam sector industri, pemasaran, dan
pemerintahan sangat bergantung pada sistem informasi yang mereka miliki ( Ward
& Peppard, 2002)[1]. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut sebagai e-government membuat
masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program
yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan memungkinkan
adanya kritik, pengaduan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat kepada
pemerintah sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. E-Government juga
dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa
meningkatkan komunikasi antar pemerintah dengan sector usaha, industry maupun
masyarakat. Menurut Yu-Che dan James Perry E-Government adalah sebuah garis
depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan
peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit
pemerintah masyarakat dan organisasi sector ketiga.
Salah satu daerah yang
telah berhasil menerapkan e-government melalui IT adalah Kabupaten Banyuwangi.
Penerapan e-government ini telah dilakukan sejak kepemimpinan Bupati Azwar Anas
pada tahun 2010. Banyuwangi telah meneraapkan E-Government dalam berbagai
bidang seperti E-Office, E-Planing, E-Budgeting dan E-Audit selain itu juga
menerapkan program peningkatan pelayanan publik melalui penerapan budaya
pelayanan prima diantaranya dengan pemeringkatan pelayanan publik dan survey
index pelayanan publik.
Guna
mengimplementasikan E-Gov, Pemkab Banyuwangi menerapkan program Banyuwangi
Digital Society (DiSo). Program ini buah dari kerjasama Pemkab
Banyuwangi yang dirancang bersama PT Telkom setempat. Dengan
dibuatnya Banyuwangi DiSo ini setidaknya ada dua pilar yang ingin dicapai,
yaitu (1) pengelolaan sistem informasi manajemen, termasuk di dalamnya
pengolahan data kepemerintahan dan (2) peningkatan pelayanan publik dengan
menggunakan instrumen Tekhnologi Informasi Komunikasi[i].
Disamping itu, implikasi lain adanya Banyuwangi Diso adalah hampir tiap kampung
di Banyuwangi telah terjangkau Wifi, saat ini telah terpasang 1.500 titik WiFi
di Banyuwangi dari target 10.000 titik hingga tahun 2014[2].
Berdasarkan latar
belakang di atas maka penulis akan membahas dalam makalah dengan judul “Analisis
Manajemen Informasi di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi”
Manajemen Informasi
Salah satu bentuk
Reformasi birokrasi adalah penerapan IT dalam pemerintahan atau lazim disebut
e-government. Menurut World Bank E-Goverment adalah penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.[3]
E-Government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi
sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih
efektif dan efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian
E-Government di atas, yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah
satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan
pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat
berjalan lebih efisien.[4]
Pemkab Banyuwangi
merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah mengaplikasikan e-government.
Pihak Pemkab setempat mulai gencar-gencarnya menerapkan e-gov sejak dipimpin
oleh Bupati Azwar Anas. Dalam penerapan e-gov, Pemkab Banyuwangi menerapkan
program Banyuwangi Digital Society (DiSo). Program ini buah dari kerjasama
Pemkab Banyuwangi yang dirancang bersama PT Telkom setempat. Dengan
dibuatnya Banyuwangi DiSo ini setidaknya ada dua pilar yang ingin dicapai,
yaitu (1) pengelolaan sistem informasi manajemen, termasuk di dalamnya
pengolahan data kepemerintahan dan (2) peningkatan pelayanan publik dengan
menggunakan instrumen Teknologi Informasi Komunikasi. Disamping itu, implikasi
lain adanya Banyuwangi Diso adalah hampir tiap kampung di Banyuwangi telah
terjangkau Wifi, saat ini telah terpasang 1.200 titik WiFi di Banyuwangi dari
target 10.000 titik hingga tahun 2014.
Bahkan sejak tahun 2014 Banyuwangi telah memiliki 1.200 titik
wifi dengan jumlah pengakses mencapai 164.327 per bulan pada kuartal I/2014,
meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 97.957 pengguna per bulan.[5]
Bahkan pemasangan wifi tersebut tidak hanya di taman dan sekolah tetapi di
masjid, gereja dan pura. Tujuan dari pemasangan wifi ke berbagai tempat ini
adalah untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada publik dengan
jangkauan layanan digital ke berbagai sektor baik pendidikan, kesehatan,
pelayanan publik hingga ekonomi dan masyarakat akan semakin dimudahkan dalam
menjalankan segala aktivitasnya serta terciptanya gerak birokrasi yang
transparan, akuntabel, kredibel, dan responsif. Melalui instrumen TI Banyuwangi
mendorong transparansi APBD dimana BPK dapat melakukan audit keuangan daerah
secara real time. Akses APBD juga
dibuka ke publik, sehingga terjadi kontrol yang efektif. Laporan keuangan
Banyuwangi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari BPK, padahal
sebelumnya laporan tersebut pernah mendapat opini disclaimer. Dalam bidang kesehatan terdapat layanan one call service untuk ambulans yang
mengintegrasikan 150 unit ambulans dari 45 puskesmas dan seluruh rumah sakit
yang ada. Ada pula aplikasi E-hospital yang mengintegrasikan 85 lembaga pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit)
di Banyuwangi. Selain itu, Banyuwangi memiliki sistem yang disebut Si Jempol
Sehat Si Jempol Wangi (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Mendukung Pelayanan
Optimal Kesehatan Banyuwangi).
Dalam bidang pendidikan, ada Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan
(Siap) Online yang membuat penerimaan siswa baru lebih transparan dan mendidik
siswa secara lebih interaktif. Jalur pemantauan prestasi siswa juga bisa
diakses oleh orang tua melalui instrumen TI.Dalam bidang birokrasi pelayanan
menjadi lebih efisien dan terjadi akselerasi kinerja. Proses surat menyurat
menjadi lebih cepat hanya 1-2 jam. Penyelesaian masalah-masalah di masyarakat
dapat diselesaikan secara borderless,
tanpa harus rapat-rapat secara fisik sehingga lebih efektif dan efisien.
Dalam bidang ekonomi diterapkan sistem SMS Gateway dan instrumen TI lainnya memberi stimulus bagi dunia
usaha. Dampak positifnya adalah adanya peningkatan investasi sebesar 170 persen
dari Rp 1,19 triliun pada 2012 menjadi Rp 3,24 triliun pada 2013,hal ini di
tunjukan dengan peningkatan perizinan usaha yang meningkat dari 363 pada 2012
menjadi 5.490 pada 2013 atau naik 1.412 persen.Adapun di bidang wisata, promosi
dilakukan dengan pembuatan sistem operasi berbasis Android. Hasilnya tingkat
kunjungan wisatawan naik 100 persen untuk turis asing 2013 lalu ada 10.462
orang, sedangkan turis lokal naik sekitar 23 persen menjadi 1.057.962 orang.
Banyuwangi juga memiliki
fasilitas khusus untuk setiap tamu yang datang ke kantor Bupati Banyuwangi,
yakni sebuah lounge atau
ruang tunggu pelayanan publik yang eksklusif dan nyaman. Di sini semua
pengunjung bisa mengakses berbagai data di semua SKPD di lingkungan Pemkab
Banyuwangi. Di dalam ruang lounge tersebut disediakan empat layar
komputer besar yang tersambung dengan internet. Di dalamnya terdapat berbagai
data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD daerah yang bisa diakses dengan
mudah. Di situ juga terpasang kamera CCTV yang memantau sejumlah aktivitas di
kantor pelayanan publik di seluruh Banyuwangi.
Dalam mewujudkan
penerapan informasi berbasis teknologi di Kabupaten Banyuwangi pemerintahan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) menerapkan
fasilitas layanan baerbasis IT sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas
kinerja pada lingkungan Dishubkominfo maupun lingkungan pemerintahan kabupaten
Banyuwangi.
Manajemen Informasi di
Kabupaten Banyuwangi didesain untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah
dengan masyarakat banyuwangi atau agar masyarakat banyuwangi well-inform tentang apa yang dikerjakan
oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Salah satu upaya yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan akses
masyarakat pedesaan terhadap layanan perbankkan Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Banyuwangi menggelar sosialisasi
Layanan Keuangan Digital (LKD) kepada masyarakat Banyuwangi di Hotel Santika
Banyuwangi pada Selasa, 31 Mei 2016.[6]
Selain melakukan
sosialisasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah
dengan membuat website resmi yang dapat di akses oleh masyarakat di http://banyuwangikab.go.id/.
Disana masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pariwisata,
transparansi anggaran daerah, perencanaan, BDA, Hotel/Penginapan, Kesehatan,
Kantor pos, profil daerah dll.
Agar informasi dapat
tersebar selain menggunakan website, pemerintah kabupaten banyuwangi juga
memiliki berbagai Sosial Media seperti berikut :
1. Twitter
: @banyuwangi_kab
2. Facebook:
Kabupaten Banyuwangi
3. Twitter
Bupati: @a_azwarnas
4. Facebook
Bupati : Abdullah azwar Anas
5. Web:
abdullahazwaranas.net
6. E-mail:
azwaranas.a3@gmail.com
7. SMS
Center 082131545555
Untuk
informasi manajemen yang digunakan di Banyuwangi dikenal dengan Sistem
Informasi Manajemen Help Desk atau biasa disebut dengan SIM Help Desk. Sistem
ini merupakan sistem informasi berbasiskan wed dan online yang dapat
mempermudah para pengguna yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
berkoordinasi untuk keberlangsungan pemerintahan yang baik untuk mengakses dan
mengoperasikannya.
SKPD
akan terhubung dengan satu sistem yang berhubungan dan terkait dengan proses
bisnis maupun dengan user role masing-masing. Sehingga pengguna sistem tersebut
hanya melaksanakan tugas tertentu dan mempunyai hak akses yang telah
ditentukan. Penggunaan SIM Help Desk ini digunakan untuk menjawab berbagai
keluhan permasalahan yang timbul dari sistem sebelumnya.
Tujuan dari pencapaian
pembangunan sistem informasi manajemen Help Desak (SIM Help Desk) di
Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi adalah :
-
Mempermudah dan membantu peng-entry-an
data oleh semua pengguna
-
Mempermudah petugas teknis dalam
menyelesaikan permasalahan
-
Mempermudah admin pengelola dalam
merekapitulasi dan menyusun laporan dari setiap pelayanan
-
Membuat data history pengelolaan help
desk dari waktu ke waktu
-
Mendukung aplikasi berbasis web,
sehingga dengan platforn OS apapun dapat mengakses aplikasi tanpa harus
meng-install-nya terlebih dahulu
-
Meningkatkan daya saing dengan
Dishubkominfo kabupaten lainnya.
Dalam menerima
pengaduan dari SKPD, Team IT Help Desk Dishubkominfo membuka pengaduan telepon
mulai dari senin sampai sabtu. SKPD melakukan pengaduan kepada Admin Help Desk
melalui media yang telah disediakan, admin help desk meneruskan pengaduan SKPD
kepada teknisi (delegasi) serta repley / konfirmasi kepada SKPD melalui media
pengaduan yang dipakai oleh SKPD.
Dalam bidang Pariwisata
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan komunikasi
pemasaran terpadu diantaranya dengan melakukan advertising, sales promotion,
personal selling, direct marketing dan public relations & publicity.
Aktivitas advertising yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi dalam
memperkenalkan potensi pariwisata adalah dengan menggunakan Koran, banner dan
baliho. Seperti yang djelaskan oleh Kotler (2008) dalam hermawan, 2012, h 73,
bahwa tujuan periklanan to inform, to persuade, dan to remind. Jika dikaitkan
dengan aktivitas periklanan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten
Banyuwangi dalam hal ini baliho, banner dan promosi yang menggunakan media
Koran bertujuan untuk memberikan informasi dan mengingatkan masyarakat
Kabupaten Banyuwangi terhadap Eveent Banyuwangi Festival.
Sales
Promotion atau promosi penjualan merupakan bentuk persuasi
langsung melalui penggunaan berbagai insentif, umumnya berjangka pendek, yang
dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang
dibeli konsumen atau pedagang (Sulaksana, 2003, hal.109). Berdasarkan beberapa
informasi, maka personal selling yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi berupa pameran. Pameran tersebut salah satunya yaitu Jatim Fair yang
dilaksanakan di Surabaya. Aktivitas personal selling terjadi pada saat
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengikuti pameran. Pada pameran tersebut
aktivitas personal selling ditunjukkan dengan adanya interaksi antara Jabeng
Thulik dengan tamu yang dating pada pameran tersebut. Pada pameran tersebut
Jabeng Thulik selaku agen pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi menjelaskan kepada tamu tentang pariwisata yang dimiliki oleh
Kabupaten Banyuwangi dan menjawab pertanyaan dari tamu yang berhubungan dengan
pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
Berdasarkan data yang
didapatkan oleh peneliti bahwa media publikasi yang digunakan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi dalam mempromosi potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi
adalah dengan menggunakan brosur, kalender wisata, visitor guide book, website,
twitter, majalah iklan di Koran, banner, baliho dan video company profile
kabupaten banyuwangi.
Penggunaan media baik
cetak maupun elektronik terbukti mampu secara efektif untuk meningkatkan
transparansi public, kepercayaan masyarakat serta meningkatnya kegiatan
ekonomi. Seperti supanggih yang merupakan perajin makanan kecil di Banyuwangi,
Jawa Timur. Melalui teknologi, ia mulai terjun ke pasar online setelah mengenal
internet setahun lalu. Barang dagangannya, yang dulu dijual di kaki lima, kini
mulai dipasarkan hingga pelosok nusantara melalui dunia maya, bahkan saat ini
ia sudah menyuplai banyak took di Surabaya dan bali. Dalam bidang ekonomi,
kurang lebih terdapat 600 pengusaha mikro menikmati pasar baru melalui internet.
Digitalisasi informasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak
2012, membantu pelaku usaha mikro di Banyuwangi yang berada di ujung Timur Jawa
menembus keterisolasian pasar. Sebelum mengenal teknologi, transaksi dagang,
promosi usaha, dan wisata sangat bergantung pada transaksi tatap muka dari
penjual dan pembeli.
Kini
setelah hampir tiga tahun, Banyuwangi pun berkembang menjadi kota berbasis
teknologi digital. Sepanjang 2014, pengakses Wi-Fi di Banyuwangi melonjak dari
97.957 pengguna menjadi 164.372 pengguna per bulan pada 2014 karena kemudahan
mengakses internet.Keberadaan teknologi informasi juga mendorong perbaikan
ekonomi. Di bidang wisata, misalnya, promosi dilakukan dengan pembuatan sistem
operasi berbasis Android untuk memangkas dana promosi. ”Dana promosi wisata
kami sangat minim. Karena itu, kami optimalkan internet dengan memakai Android
dan sosial media,” jelas Anas.Dengan cara demikian, obyek wisata di Banyuwangi
banyak terpromosikan secara gratis. Tingkat kunjungan wisatawan asing ke
Banyuwangi pun naik 100 persen menjadi 10.462, sedangkan turis lokal naik
sekitar 23 persen menjadi 1.057.962 orang.Pertumbuhan jumlah wisatawan juga
memicu pertumbuhan jumlah hotel dan restoran. Jumlah kamar hotel tumbuh 9,42
persen, restoran juga naik 9,4 persen. Adapun perdagangan meningkat 11,65
persen dibandingkan dengan tahun lalu. Sektor perdagangan dan jasa ini menjadi
penyumbang ketiga bagi produk domestik regional bruto (PDRB) Banyuwangi sebesar
Rp 35,4milyar. Padahal tahun sebelumnya, sumbangan dari sektor itu masih 23
persen dari PDRB.
Teknologi informasi pun memengaruhi
kinerja birokrasi dan pelayanan masyarakat. Dengan jaringan internet, seluruh
data tentang penyaluran dana ke desa, progres pembangunan, hingga laporan
pertanggungjawaban proyek bisa dikontrol secara langsung dan cepat. Dengan cara
demikian, program bantuan desa tak akan tumpang tindih dan lebih terkontrol dan
transparan lewat program yang disebut e-village budgeting itu.Menurut Anas,
program itu tak membutuhkan biaya tambahan karena memanfaatkan fasilitas yang
ada, seperti peralatan komputer dan laptop yang dimiliki desa dan Wi-Fi yang
sudah tersedia. Pamong praja tinggal diberi pelatihan internet dan pelatihan
input data untuk bisa mengaplikasikan program e-village budgeting.
Sistem jaringan internet juga
mempermudah pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan rumah sakit. Akta
lahir, misalnya, diproses bersamaan dengan persalinan karena jaringan kesehatan
masyarakat dan pelayanan sudah terpadu. Begitu lahir, akta sang bayi sudah
jadi.Mendatang, jumlah kamar inap yang tersedia di setiap puskesmas dan rumah
sakit bisa langsung diketahui masyarakat.Berkembangnya teknologi Informasi
telah mengubah Banyuwangi. Kini mengakses informasi, mendapatkan pelayanan di
kesehatan, hingga berwisata di kabupaten ini semudah menjentikkan jari.
DAFTAR
PUSTAKA
Ari
Wedhasmara. 2009. Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL.1, NO.1, April 2009
halaman 1
Ali, Achmad. (2013).
Lensa Indonesia; Menkominfo
resmikan Banyuwangi Digital Society. diakses dari http://www.lensaindonesia.com/2013/03/09/menkominfo-resmikan-banyuwangi-digital-society-2.html
diakses pada 2 November 2016.
Indrajit, Richardus E. (2002) . Electronic Government.
Yogyakarta, Andi.
Banyuwangi Juara Pertama Indonesia Digital Society
Award dalam http://banyuwangikab.go.id
diakses pada tanggal 3 November 2016
BPPT Banyuwangi. (2013). Banyuwangi Raih PTSP Dengan Nilai Tertinggi. Diakses dari http://bppt.banyuwangikab.go.id/index.php/component/k2/item/25-ptsp-dengan-nilai-tertinggi-th-2013.
Diakses pada 2 November 2016.
Akmal,
Putri. (2014). Detik.com; Marwan Jafar
Resmikan e-Village Budgeting Banyuwangi. Diakses dari http://finance.detik.com/read/2014/12/07/162600/2770126/4/marwan-jafar-resmikan-e-village-budgeting-banyuwangi
diakses pada 3 November 2016.
[1]
Purwo, Wong. (2015). Wartabanyuwangi.com; Layanan
Pengaduan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Diakses dari http://www.wartabanyuwangi.com/2015/09/layanan-pengaduan-masyarakat-kabupaten.html
diakses pada 3 November 2016.
[1]
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. (2015). Diakses dari http://kabbanyuwangi.jdih.jatimprov.go.id/visi-dan-misi/ diakses pada 3 November 2016.
E-Kinerja; Aplikasi Pengukuran Kinerja PNS Kab.
Banyuwangi. Diakses dari http://kinerja.banyuwangikab.go.id/.
Diakses pada 3 November 2016
[1]
Ari Wedhasmara. 2009. Jurnal Sistem Informasi (JSI), VOL.1, NO.1, April 2009
halaman 1
[2]Ali, Achmad.
(2013). Lensa Indonesia; Menkominfo resmikan Banyuwangi Digital
Society. diakses dari http://www.lensaindonesia.com/2013/03/09/menkominfo-resmikan-banyuwangi-digital-society-2.html diakses pada 2
November 2016.
[3]Indrajit, Richardus E.
(2002) . Electronic Government. Yogyakarta, Andi.
[4]
Ibid 3 Hal 8
[5]Banyuwangi Juara
Pertama Indonesia Digital Society Award dalamhttp://banyuwangikab.go.iddiakses pada tanggal 3 November 2016
[6]http://banyuwangikab.go.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar